Anton Atong Sugandhi
JAKARTA - Massa aksi unjuk rasa menuntut agar Kepala BKAD Mamasa segera diperiksa KPK RI dan segera dicopot dari jabatannya.
Demikian dikatakan Bahrun selaku korlap aksi Aliansi Pemuda Dan Mahasiswa Indonesia Timur Yang Berkedudukan di ibu kota Jakarta, saat berorasi didepan gedung KPK RI, Jum'at (18/08/2023).
Disampaikannya bahwa, jika Apa Yang Kami tuntutkan tidak diindahkan, kami akan melakukan konsolidasi dengan melakukan aksi lebih besar dari hari ini "kami akan melakukan aksi unjuk rasa jilid 2".
Kami melakuksn aksi ini ya karena di Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat beberapa tahun belakangan Ini terjadi devisit anggaran berkisar 200 milyaran, yang mana itu menandakan keuangan Mamasa sedang dalam masalah, dengan banyaknya tunggakan pembayaran Honorer, baik tenaga Medis, Pendidikan serta Aparat Desa yang belum terbayarkan hingga ada yang menunggak 5 sampai 8 bulan.
Berdasarkan data yang ditemukan ada sekitar 200 milyar pula anggaran hibah dan Bansos selama tahun 2020-2021-2022 serta 2023, " kata Bahrun.
Menututnya, jika Apa yang kami tuntut kan tidak diindahkan, kami segera melakukan konsolidasi dengan lebih besar dari hari ini, kami akan melakukan aksi unjuk rasa jilid 2.
Kami akan menunggu jawaban KPK atas kesiapannya untuk berkunjung ke Mamasa Sulbar 1 kali dalam 48 jam setelah aksi Ini, dan kami berjanji siap mengawal TIM KPK RI yang ke Mamasa Sulbar dalam waktu dekat Ini, " ujarnya. (Reski P).
Ray 
Updates. 
Tony Rosyid 
Achmad Sarjono 
WARTAWAN.CO.ID